JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pemeritah Kabupaten Balangan

Kata Sambutan

Assalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya website www.jdih.balangankab.go.id dapat di luncurkan.

Pada era teknologi sekarang ini, langkah konvensional mulai secara bertahap kita tinggalkan, kita mulai menuju era digitalisasi dan memanfaatkan system jaringan teknologi informasi.

Penyebarluasan informasi berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui jaringan internet yang mengkonversikan media komunikasi tersebut kedalam portal situs web yang dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab agar memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan pada Kabupaten Balangan pada khususnya.

Kepada semua pihak yang terkait atas dukungan, kerja sama dan partisipasinya baik dalam persiapan dan pelaksanaan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Balangan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


 


Dasar Hukum


Dasar hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Balangan yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merujuk pada :

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Sejarah JDIH


SEJARAH JDIH DI INDONESIA

Dilatar belakangi oleh keadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang lemah dan kurang mendapat perhatian, menimbulkan pemikiran pentingnya Keberadaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pemikiran tersebut pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974 . Dalam seminar direkomendasikan bahwa “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”.

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya dengan agenda pokok menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya SJDI Hukum. Lokakarya tersebut dilaksanakan tahun 1975 di Jakarta, tahun 1977 di Malang dan tahun 1977 di Pontianak.

Selanjutnya pada lokakarya tahun 1978 yang dilaksanakan di Jakarta disepakati bawa Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan berskala nasional dan Biro-biro hukum Departemen, LPND, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan Lembaga Tertinggi), Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan UU 22/1999 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU 32/2004 menjadi Pemerintah Provinsi, ) menjadi Anggota-nya.

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden inilah yang kemudian merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH ditambah meliputi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).


Visi dan Misi


Terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Balangan yang Berkualitas Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Secara Cepat dan Mudah Berbasis Teknologi Informasi Online